APTB Diharapkan Pakai Sistem Rupiah per Kilometer

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat menyayangkan belum adanya kesepakatan antara Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI dengan pengelola Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTB) terkait sistem pembayaran rupiah per kilometer. Djarot pun meminta keduanya untuk duduk bersama kembali agar ditemukan titik temu.

Harusnya masuk, yang fair kan dibayar rupiah per kilometer berapa? Kan kami betul-betul ingin terintegrasi sama APTB

Mantan Walikota Blitar ini berharap agar pihak APTB mau masuk dalam pengelolaan PT Transjakarta. Artinya, dalam operasionalnya akan dibayar rupiah per kilometer, sama seperti operator Transjakarta lainnya. Sehingga angkutan umum di ibu kota saling terintegrasi.

"Harusnya masuk, yang fair kan dibayar rupiah per kilometer berapa? Kan kami betul-betul ingin terintegrasi sama APTB. Duduk bersama lah," ujar Djarot, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (5/5).

APTB Tak Masuk Jakarta

Dia menyebutkan, APTB masih dibutuhkan oleh warga ibu kota sebagai feeder. Sehingga bisa menarik pengendara untuk beralih ke angkutan umum. "APTB itu masih diperlukan, sebagai feeder. Toh orientasi kami memberikan yang terbaik untuk penumpang sektor transportasi," katanya.

Seperti diketahui, lantaran belum adanya kesepakatan besaran pembayaran tarif rupiah per kilometer dengan Dishubtrans DKI, APTB dilarang masuk ke dalam kota Jakarta. Armada itu nantinya hanya diperbolehkan beroperasi‎ sampai halte bus yang berada di dekat daerah perbatasan antara Jakarta dan daerah mitra. Jika nekat masuk Jakarta,‎ bus tersebut akan dikenakan sanksi pencabutan izin trayek.

Kebijakan ini diambil setelah operator APTB yang diwakili Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI menolak tawaran pembayaran tarif rupiah per kilometer antara Rp 14-15 ribu dari PT Transjakarta.